CILEGON - Sejumlah orangtua siswa di Kota Cilegon rela mengeluarkan uang dalam jumlah besar pada proses Penerimaan Siswa Baru (PSB) tahun pelajaran 2011-2012, agar anaknya diterima di sekolah yang dituju. Para orangtua bahkan rela menyumbangkan berbagai keperluan sekolah sebagai penunjang sarana dan prasarana.
Rohimah, salah satu orangtua calon siswa di SDN 2 Cilegon mengaku siap menyumbangkan satu set air conditioner (AC) untuk pihak sekolah. “Kalau anak saya diterima, saya akan menyumbang AC untuk sekolah. Tak ada paksaan dari pihak sekolah, ini memang inisiatif saya dan atas izin suami,” kata Rohimah, warga Jombang Wetan, Kecamatan Jombang, Senin (27/6).
Hal sama terjadi di SDN 4 Cilegon. Nurkomalasari, warga Jombang Kali, berani menyiapkan sejumlah uang sebagai dana sumbangan untuk pihak sekolah. “Uang tak menjadi masalah asalkan anak saya mendapat pendidikan yang bagus di sekolah ini,” kata Nurkomalasari.
Upaya ini hanya salah satu cara para orangtua untuk bisa meloloskan anaknya pada PSB. Dugaan lainnya, yakni adanya proses titip-menitip calon siswa kepada pihak sekolah. Hal ini terjadi di beberapa sekolah favorit.
Di SMPN 1 Cilegon, sejumlah orangtua calon siswa mencurigai adanya upaya titip-menitip siswa. Ini dicurigai dari adanya map formulir pendaftaran dengan warna yang berbeda.
“Dalam persyaratannya, formulir pendaftaran harus disimpan ke dalam map warna biru. Tapi saya lihat ada map warna kuning dan itu dipisahkan. Jangan-jangan ada siswa titipan pejabat di sekolah ini,” kata Ramdani, warga perumahan Kavling, Cilegon.
Ramdani pun mengeluhkan lamanya antrean pemeriksaan berkas pada proses PSB tersebut. “Jangan-jangan yang titipan itu yang didahulukan, sementara kita disuruh antre lama,” katanya.
Sementara itu, Pejabat Harian (Plh) Kepala SMPN 1 Cilegon Romli Rohani membantah adanya praktik siswa titipan di sekolah tersebut. Sementara terkait map berwarna kuning, itu adalah penerimaan siswa jalur prestasi.
“Sekolah menerima siswa dari jalur umum dan jalur prestasi. Untuk jalur prestasi, sekolah akan mempertimbangkan nilai prestasi jika memang nilai kurikulumnya kurang baik. Itu memang ada, dalam rangka meningkatkan prestasi sekolah,” kata Romli.
Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Cilegon Muhtar Gozali dimintai konfirmasinya mengatakan, tawaran sumbangan dari orangtua calon siswa tak melanggar aturan. Yang dilarang adalah jika sekolah melakukan praktik pungutan di luar ketentuan alias pungutan liar.
“Kami sudah sosialisasikan kepada seluruh sekolah agar tidak melakukan pungutan liar. Bahkan para pengawas sekolah pun telah melakukan tugasnya agar jalannya PSB sesuai aturan. Tapi kalau ada orangtua yang mau memberikan sumbangan secara suka rela, ya kenapa tidak,” kata Muhtar. (quy/ndu)
Rabu, 29 Juni 2011
Selasa, 28 Juni 2011
PENGUASA ASING BUTUH KETOLOLAN SEORANG PRESIDEN
Pengusaha Asing Tak Butuh Demokrasi
By admin RADAR BANTEN
Senin, 25-September-2006
JAKARTA-Pengusaha asing yang akan menanamkan investasinya di Indonesia tidak memerlukan demokrasi.
Para pengusaha lebih membutuhkan stabilitas politik dan keamanan. Ini merupakan penilaian Wakil Presiden Jusuf Kalla selama berada di Amerika Serikat sejak 23 September.Menurut Jusuf Kalla, kemajuan demokrasi di Indonesia sangat pesat. Tetapi kemajuan demokrasi itu tidak dibarengi dengan masuknya investasi asing. Termasuk dari Amerika Sekrikat, negara yang dianggap demokratis.
''Mengapa? Karena pengusaha menanamkan investasi berdasarkan demokratis atau tidaknya sebuah negara. Tatapi lebih kepada stabilitas,'' kata Kalla saat pertemuan dengan masyarakat Indonesia di Amerika Serikat di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington DC Sabtu malam waktu setempat.
Dalam kunjungan ke Amerika Serikat, Kalla menyempatkan untuk berbuka puasa dan berdialog dengan warga Indonesia di AS. Kalla didampingi oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, dan Ketua BPKM Mohammad Lutfi.Bagi Kalla, demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi. Tetapi kalau demo di Indonesia tidak ada habisnya justru kontraproduktif. ''Bayangkan kalau demo terus, DPR marah-marah terus, capek juga pengusaha,'' kata Kalla.Menurut Kalla, banyak yang memuji Indonesia sebagai negara yang demokratis. Umat Islamnya juga dinilai moderat. Namun kenyataannya, pengusaha asing lebih suka investasi ke Tiongkok. Padahal negara tersebut pernah memiliki masalah dengan hak asasi manusia (HAM).
Kalau mau jujur, kata Kalla, stabilitas politik dan keamanan di Indonesia sudah membaik. Tidak ada lagi daerah yang membutuhkan pengiriman pasukan TNI. Kondisi inilah yang akan disampaikan Kalla kepada pengusaha di Amerika Serikat. ''Orang kelihatan lebih takut di sini. Lihat saja pemeriksaan di airport tadi sangat ketat,'' kata Kalla..
Dalam kesempatan itu Kalla juga menjelaskan berbagai persoalan yang terjadi di tanah air. Misalnya soal kontrak karya pemerintah dengan ExxonMobil untuk eksplorasi minyak di Blok cepu. ''Itu untuk kepentingan nasional. Exxon memang untung. Tapi Indonesia lebih untung,'' kata Kalla. ''Kalau tidak dieksplorasi minyaknya tetap ada di tanah,'' sambungnya.
Selain itu juga disampaikan mengenai subsidi BBM. Menurut Kalla, sebelum BBM dinaikkan, subsidi negara bisa mencapai 50 persen lebih. Sebagai negara yang demokratis, negara tidak sepatutnya mensubsidi sebesar itu. ''Kita seperti negara komunis terbesar di dunia. Karena hanya negara komunis yang memberi subsidi sebesar itu,'' kata Kalla.
Selama di Amerika Serikat, Kalla akan bertemu dengan pengusaha kakap di AS. Di antaranya Halliburton, Exxon, Chevron, Newmont, General Electrics, dan Freeport McMoran. ''Kami akan memancing ikan kakap. Di Amerika itu banyak sekali big fish, kata Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro.Selain itu Kalla juga akan bertemu dengan pejabat-pejabat di AS. Seperti Wapres Dick Cheney, Menteri Keuangan Henry Paulson, Menteri Perdagangan Carlos M Gutierrez, Perwakilan Dagang AS Susan C. Shwab, dan Menteri Luar Negeri Condoleeza Rice.(jpnn)
By admin RADAR BANTEN
Senin, 25-September-2006
JAKARTA-Pengusaha asing yang akan menanamkan investasinya di Indonesia tidak memerlukan demokrasi.
Para pengusaha lebih membutuhkan stabilitas politik dan keamanan. Ini merupakan penilaian Wakil Presiden Jusuf Kalla selama berada di Amerika Serikat sejak 23 September.Menurut Jusuf Kalla, kemajuan demokrasi di Indonesia sangat pesat. Tetapi kemajuan demokrasi itu tidak dibarengi dengan masuknya investasi asing. Termasuk dari Amerika Sekrikat, negara yang dianggap demokratis.
''Mengapa? Karena pengusaha menanamkan investasi berdasarkan demokratis atau tidaknya sebuah negara. Tatapi lebih kepada stabilitas,'' kata Kalla saat pertemuan dengan masyarakat Indonesia di Amerika Serikat di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Washington DC Sabtu malam waktu setempat.
Dalam kunjungan ke Amerika Serikat, Kalla menyempatkan untuk berbuka puasa dan berdialog dengan warga Indonesia di AS. Kalla didampingi oleh Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro, dan Ketua BPKM Mohammad Lutfi.Bagi Kalla, demonstrasi merupakan bagian dari demokrasi. Tetapi kalau demo di Indonesia tidak ada habisnya justru kontraproduktif. ''Bayangkan kalau demo terus, DPR marah-marah terus, capek juga pengusaha,'' kata Kalla.Menurut Kalla, banyak yang memuji Indonesia sebagai negara yang demokratis. Umat Islamnya juga dinilai moderat. Namun kenyataannya, pengusaha asing lebih suka investasi ke Tiongkok. Padahal negara tersebut pernah memiliki masalah dengan hak asasi manusia (HAM).
Kalau mau jujur, kata Kalla, stabilitas politik dan keamanan di Indonesia sudah membaik. Tidak ada lagi daerah yang membutuhkan pengiriman pasukan TNI. Kondisi inilah yang akan disampaikan Kalla kepada pengusaha di Amerika Serikat. ''Orang kelihatan lebih takut di sini. Lihat saja pemeriksaan di airport tadi sangat ketat,'' kata Kalla..
Dalam kesempatan itu Kalla juga menjelaskan berbagai persoalan yang terjadi di tanah air. Misalnya soal kontrak karya pemerintah dengan ExxonMobil untuk eksplorasi minyak di Blok cepu. ''Itu untuk kepentingan nasional. Exxon memang untung. Tapi Indonesia lebih untung,'' kata Kalla. ''Kalau tidak dieksplorasi minyaknya tetap ada di tanah,'' sambungnya.
Selain itu juga disampaikan mengenai subsidi BBM. Menurut Kalla, sebelum BBM dinaikkan, subsidi negara bisa mencapai 50 persen lebih. Sebagai negara yang demokratis, negara tidak sepatutnya mensubsidi sebesar itu. ''Kita seperti negara komunis terbesar di dunia. Karena hanya negara komunis yang memberi subsidi sebesar itu,'' kata Kalla.
Selama di Amerika Serikat, Kalla akan bertemu dengan pengusaha kakap di AS. Di antaranya Halliburton, Exxon, Chevron, Newmont, General Electrics, dan Freeport McMoran. ''Kami akan memancing ikan kakap. Di Amerika itu banyak sekali big fish, kata Menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro.Selain itu Kalla juga akan bertemu dengan pejabat-pejabat di AS. Seperti Wapres Dick Cheney, Menteri Keuangan Henry Paulson, Menteri Perdagangan Carlos M Gutierrez, Perwakilan Dagang AS Susan C. Shwab, dan Menteri Luar Negeri Condoleeza Rice.(jpnn)
Ketua Kadin Cilegon Dilengserkan
By redaksi Radar Banten
Senin, 26-April-2010
CILEGON – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Cilegon Ali Mujahidin secara resmi dilengserkan 2/3 Dewan Pengurus Kadin Cilegon.
Keputusan pemakzulan Ketua Kadin yang saat ini tengah bertarung dalam kancah Pilkada Cilegon itu disepakati atas hasil rapat pleno yang dilakukan di Bintang Laguna.
Berdasarkan pengamatan Radar Banten, rapat pleno terkait pembahasan pemakzulan Ali Mujahidin dari jabatannya dilakukan di ruangan Mutiara, Bintang Laguna Cilegon, mulai pukul 14.00 hingga 15.00, Minggu (25/4). Dengan dihadiri 2/3 dewan pengurus atau kurang lebih 60 orang, rapat tersebut berhasil mengambil keputusan bulat.
“Kami sepaham jika Pak Ali harus segera diturunkan dari jabatannya. Karena selama kepengurusan dia, Kadin Cilegon mengalami kemunduran bahkan dinilai mandul dibandingkan kadin-kadin di wilayah lain,” ujar Dede Rohana, salah satu peserta rapat pleno.
Dalam rapat itu pula, Wakil Ketua Bidang SDM Kadin Cilegon Isbatullah Alibasja mengungkap beberapa permasalahan yang pernah dilakukan Ali Mujahidin hingga mengganggu kondusifitas Kadin Cilegon. “Kami mendapatkan laporan terkait adanya kegiatan politik yang menggunakan anggaran Kadin Cilegon. Ini merupakan pelanggaran dan menjadi salah satu alasan untuk kami sepakat memberikan mosi tidak percaya terhadap Ali Mujahidin,” ujar Isbat.
Terpisah, Wakil Ketua Bidang Perdagangan dan Industri Alawi Mahmud, mengatakan, rapat pleno tersebut menghasilkan dua poin penting. Yaitu, menyepakati agar Ali Mujahidin segera diturunkan dari jabatannya dan memilih seorang Plt (pelaksana tugas) dari unsur Wakil Ketua Kadin untuk memimpin Musyawarah Kota Luar Biasa (Mukotalub).
“Dalam kurun satu minggu ini, Dewan Pertimbangan Kadin Cilegon akan memilih salah satu dari 8 unsur wakil ketua untuk menjabat Plt Ketua Kadin Cilegon. Setelah terpilih, Dewan Pertimbangan akan melayangkan surat rekomendasi kepada Kadin Provinsi untuk menerbitkan SK Plt tersebut. Dan Plt ini akan memimpin Mukotalub, untuk mengambil kesepakatan apakah Kadin Cilegon akan memilih ketua baru atau memutuskan agar Plt menghabiskan masa jabatan Ketua Kadin,” ungkapnya.
Hingga tadi malam, Ali Mujahidin tidak dapat dikonfirmasi. Beberapa kali handphone-nya dihubungi, Ali tidak menjawab panggilan telepon dari Radar Banten.(cmg-1)
Senin, 26-April-2010
CILEGON – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Cilegon Ali Mujahidin secara resmi dilengserkan 2/3 Dewan Pengurus Kadin Cilegon.
Keputusan pemakzulan Ketua Kadin yang saat ini tengah bertarung dalam kancah Pilkada Cilegon itu disepakati atas hasil rapat pleno yang dilakukan di Bintang Laguna.
Berdasarkan pengamatan Radar Banten, rapat pleno terkait pembahasan pemakzulan Ali Mujahidin dari jabatannya dilakukan di ruangan Mutiara, Bintang Laguna Cilegon, mulai pukul 14.00 hingga 15.00, Minggu (25/4). Dengan dihadiri 2/3 dewan pengurus atau kurang lebih 60 orang, rapat tersebut berhasil mengambil keputusan bulat.
“Kami sepaham jika Pak Ali harus segera diturunkan dari jabatannya. Karena selama kepengurusan dia, Kadin Cilegon mengalami kemunduran bahkan dinilai mandul dibandingkan kadin-kadin di wilayah lain,” ujar Dede Rohana, salah satu peserta rapat pleno.
Dalam rapat itu pula, Wakil Ketua Bidang SDM Kadin Cilegon Isbatullah Alibasja mengungkap beberapa permasalahan yang pernah dilakukan Ali Mujahidin hingga mengganggu kondusifitas Kadin Cilegon. “Kami mendapatkan laporan terkait adanya kegiatan politik yang menggunakan anggaran Kadin Cilegon. Ini merupakan pelanggaran dan menjadi salah satu alasan untuk kami sepakat memberikan mosi tidak percaya terhadap Ali Mujahidin,” ujar Isbat.
Terpisah, Wakil Ketua Bidang Perdagangan dan Industri Alawi Mahmud, mengatakan, rapat pleno tersebut menghasilkan dua poin penting. Yaitu, menyepakati agar Ali Mujahidin segera diturunkan dari jabatannya dan memilih seorang Plt (pelaksana tugas) dari unsur Wakil Ketua Kadin untuk memimpin Musyawarah Kota Luar Biasa (Mukotalub).
“Dalam kurun satu minggu ini, Dewan Pertimbangan Kadin Cilegon akan memilih salah satu dari 8 unsur wakil ketua untuk menjabat Plt Ketua Kadin Cilegon. Setelah terpilih, Dewan Pertimbangan akan melayangkan surat rekomendasi kepada Kadin Provinsi untuk menerbitkan SK Plt tersebut. Dan Plt ini akan memimpin Mukotalub, untuk mengambil kesepakatan apakah Kadin Cilegon akan memilih ketua baru atau memutuskan agar Plt menghabiskan masa jabatan Ketua Kadin,” ungkapnya.
Hingga tadi malam, Ali Mujahidin tidak dapat dikonfirmasi. Beberapa kali handphone-nya dihubungi, Ali tidak menjawab panggilan telepon dari Radar Banten.(cmg-1)
DPRD TUKANG STEMPEL
Belum Pantas Ganti Mobil
By redaksi radar banten
Rabu, 30-Juni-2010, 08:17:11
CILEGON - Pimpinan DPRD mendapat mobil dinas baru mendapat kritikan dari organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.
Ganti mobil dinas itu belum pantas karena yang ada masih laik pakai.
“Kita sangat menyayangkan dengan pemberian mobil dinas baru, padahal kondisi mobil dinas yang ada ada masih laik pakai,” kata Ketua Koalisi Pergerakan Cilegon Indra Rusdiana didampingi Koordinator Koalisi Pergerakan Cilegon Tatan Spartan, Selasa (29/6).
Diberitakan, ketua DPRD Arif Riva’i Madawi mendapatkan mobil dinas baru Honda Accord VTI-L AT (2.400 cc), dua wakil ketua yaitu Hasbudin dan Amal Irfanudin masing-masing dapat mobil dinas baru Honda Civic 2,0 AT (2.000 cc). Tiga unit mobil keluaran terbaru ini menghabiskan anggaran Rp 1,17 miliar dari APBD 2010. Sebelum dapat mobil baru, Arif menggunakan Toyota Camry 2004, Hasbudin Toyota Altis 2003, dan Amal Nissan X-Trail 2003.
Indra mengungkapkan, Pemkot dan DPRD semestinya memikirkan masalah lain yang masih perlu perhatian. Misalnya, permasalahan pengangguran. “Buat apa mobil dinas baru, cuma buang-buang anggaran saja,” tegasnya.
Ketua LSM Brigade Pelopor Perubahan (BPP) Isbatullah Alibasja menilai mobil dinas baru terlalu mewah bagi sekelas pimpinan DPRD. “Kalau mobil yang lama masih laik pakai kenapa harus diganti. Lebih baik anggarannya dipakai untuk mengatasi kemiskinan,” ujarnya.
Pemberian mobil dinas baru, lanjutnya, seharusnya dibarengi dengan peningkatan kinerja. Selama ini kinerja Dewan justru tidak menunjukkan perubahan, baik dari menyerap aspirasi masyarakat maupun dari peraturan daerah yang dihasilkan. “Mana produk Dewan yang dihasilkan selama ini. Belum ada satu pun perda yang dihasilkan. Selama ini kerjanya hanya stempel raperda yang diajukan pemerintah,” ujarnya.
Seharusnya, kata Isbatullah, DPRD membuat perda yang bermanfaat bagi Kota Cilegon. Misalkan membuat yang berasal dari pemikiran dan konsep dewan. Apalagi pimpinan sebagai jabatan strategis dan sebagai pemegang kebijakan harus ada program dan langkah demi kemajuan daerah. (air/yes)
By redaksi radar banten
Rabu, 30-Juni-2010, 08:17:11
CILEGON - Pimpinan DPRD mendapat mobil dinas baru mendapat kritikan dari organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat.
Ganti mobil dinas itu belum pantas karena yang ada masih laik pakai.
“Kita sangat menyayangkan dengan pemberian mobil dinas baru, padahal kondisi mobil dinas yang ada ada masih laik pakai,” kata Ketua Koalisi Pergerakan Cilegon Indra Rusdiana didampingi Koordinator Koalisi Pergerakan Cilegon Tatan Spartan, Selasa (29/6).
Diberitakan, ketua DPRD Arif Riva’i Madawi mendapatkan mobil dinas baru Honda Accord VTI-L AT (2.400 cc), dua wakil ketua yaitu Hasbudin dan Amal Irfanudin masing-masing dapat mobil dinas baru Honda Civic 2,0 AT (2.000 cc). Tiga unit mobil keluaran terbaru ini menghabiskan anggaran Rp 1,17 miliar dari APBD 2010. Sebelum dapat mobil baru, Arif menggunakan Toyota Camry 2004, Hasbudin Toyota Altis 2003, dan Amal Nissan X-Trail 2003.
Indra mengungkapkan, Pemkot dan DPRD semestinya memikirkan masalah lain yang masih perlu perhatian. Misalnya, permasalahan pengangguran. “Buat apa mobil dinas baru, cuma buang-buang anggaran saja,” tegasnya.
Ketua LSM Brigade Pelopor Perubahan (BPP) Isbatullah Alibasja menilai mobil dinas baru terlalu mewah bagi sekelas pimpinan DPRD. “Kalau mobil yang lama masih laik pakai kenapa harus diganti. Lebih baik anggarannya dipakai untuk mengatasi kemiskinan,” ujarnya.
Pemberian mobil dinas baru, lanjutnya, seharusnya dibarengi dengan peningkatan kinerja. Selama ini kinerja Dewan justru tidak menunjukkan perubahan, baik dari menyerap aspirasi masyarakat maupun dari peraturan daerah yang dihasilkan. “Mana produk Dewan yang dihasilkan selama ini. Belum ada satu pun perda yang dihasilkan. Selama ini kerjanya hanya stempel raperda yang diajukan pemerintah,” ujarnya.
Seharusnya, kata Isbatullah, DPRD membuat perda yang bermanfaat bagi Kota Cilegon. Misalkan membuat yang berasal dari pemikiran dan konsep dewan. Apalagi pimpinan sebagai jabatan strategis dan sebagai pemegang kebijakan harus ada program dan langkah demi kemajuan daerah. (air/yes)
Langganan:
Komentar (Atom)